Bersama KBNU, PWC ISNU Tegalwaru hadir di Pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019

Purwakarta, ISNU TGW - Jum'at Siang (20/9/2019) di Pondok Pesantren Al Muhajirin II Kab. Purwakarta dilaksanakan Pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019. Acara ini dihadiri banyak tokoh diantaranya Wakil Presiden Terpilih 2019-2024, Wantimpres RI, Menteri Tenaga Kerja RI, Gubernur Jawa Barat, Bupati Purwakarta, Mustasyar PBNU, Ketua Umum PBNU dan Jajaran, Pengurus PWNU dan PCNU, MWC, Lembaga, Banom, Perwakilan Ormas Islam dan Puluhan ribu warga Nahdliyin Se-Indonesia.

Acara dimulai dengan Pembacaan Kalam Ilahi dan Shalawat Badar oleh KH. Cecep Abdullah Syahid Ketua Jami'yyatul Qurra wal-huffadz Jawa Barat, dilanjutkan dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Syubbanul Wathon dipandu oleh Tim Hariring Setda Kabupaten Purwakarta.

Berikutnya, Pemutaran Video Peran dan Kiprah Nahdlatul Ulama.

Kemudian KH. Abdul Manan Ghani selaku Ketua Panitia menyampaikan Laporannya, Beliau menyampaikan bahwa Pleno PBNU 2019 ini akan membahas Laporan Kinerja Lembaga dan Banom, Tanggapan PBNU, dan lebih rinci ada Sidang-sidang Komisi. Dengan Harapan, sesudah Rapat Pleno ini akan ada evaluasi kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam satu tahun kedepan. sehingga Muktamar Tahun 2020 akan terselenggara dengan baik dan dalam suasana yang hangat.

Kiai Abun yang merupakan lulusan Pondok Pesantren Cipasung mengungkapkan rasa terima kasih atas dipilihnya Pontren Al Muhajirin sebagai Lokasi Rapat Pleno PBNU 2019. Beliau juga mengungkapkan rencana-rencana Pengembangan Pontren Al Muhajirin diantaranya Akan dibuka Kelas Milenial, Rumah sakit dan Universitas Muhajirin. beliau juga mewakafkan 400 m untuk Pembangunan kantor PCNU Kabupaten Purwakarta.

Kiai yang memiliki 6000 santri dan 600 dewan pengajar ini juga menyampaikan bahwa untuk memeriahkan Rapat pleno kali ini dimeriahkan dengan berbagai macam kegiatan diantaranya Santunan Yatim Piatu untuk warga sekitar, lomba hadroh se-Jawa Barat & Banten, Seminar Nasional, Pameran OPOP & UMKM, Pengajian Umum bersama Gus Baha dan Talkshow Milenial bersama Prof. Dr. KH. Said Aqil Sirodj, MA

Bupati Purwakarta, Hj. Anne Ratna Mustika diberi waktu menyampaikan sambutan berikutnya. Beliau menyampaikan bahwa menjadi sebuah keberkahan bagi Purwakarta atas terselenggaranya kegiatan Rapat Pleno PBNU ini.

"Dulu Purwakarta pernah jadi Kota Pensiun, bahkan tidak pernah bermimpi akan dihadiri tokoh-tokoh yang hadir sekarang, sehingga ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus membangun Purwakarta" ungkap Hj. Anne

Diakhir sambutannya beliau berharap Nahdlatul Ulama terus meningkatkan perannya serta tampil di depan menjadi suritauladan bagi masyarakat Purwakarta.

Acara berikutnya H.M. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat menyampaikan Sambutannya.  Dengan tegas beliau mengungkap bahwa Bersama Nahdlatul Ulama, Indonesia akan Maju. Kemudian beliau menyampaikan Program Pembangunan di Jawa Barat selama 12 Bulan beliau memimpin diantaranya :

1. One Pesantren One Product (OPOP), yang saat ini sudah 1000 Pesantren didalamnya
2. Kredit BJB Mesra, yang bantuannya melalui DKM masjid
3. Diambil alihnya Manajemen Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, yang akan dijadikan Wajah NU terbaik di Indonesia
4. Ajengan Masuk Sekolah
5. Dakwah Digital
6. English For Ulama, dan lain sebagainya.

Berikutnya Sambutan dari Prof. Dr. KH. Said Aqi Siradj, MA, Ketua Umum PBNU menyampaikan sambutannya, diantara sambutan beliau adalah sebagai berikut :

1. Sejak diberi mandat oleh Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur, beliau selaku mandataris Muktamar beserta seluruh jajaran PBNU masih diberi kekuatan untuk menjalankan mandat organisasi sampai saat ini. Di tengah situasi nasional yang dinamis, di tengah deraan isu dan fitnah yang menerpa NU dan PBNU, NU sebagai jamâ’ah dan jam’iyah tetap berdiri dan semakin kokoh. Konsolidasi melalui kaderisasi terus berjalan. MKNU telah dijalankan hingga ke tingkat bawah, dari PW, PC, hingga banom. bahkan sudah terlaksana 200 kali. Melalui kaderisasi, NU melahirkan kader-kader pembela amaliah, fikrah, dan harakah Ahlussunnah Waljama’ah An-Nahdliyah ditengah gelombang pasang radikalisme Islam yang membentang di depan mata.
2. Gelombang pasang yang dimaksud ini menemukan momentum pada Pilkada DKI 2017. Para pendukung formalisme Islam menunggangi Pilkada DKI untuk melakukan konsolidasi politik Kemenangan dalam Pilkada DKI melambungkan aktor-aktor Islam politik ke panggung publik. Sentimen Islam politik menguat. Model Pilkada DKI hendak dioper ke perhelatan politik lain dalam skala lebih luas. Mengantisipasi gelombang pasang Islam trans-nasional yang lebih besar, Pemerintah mencabut legalitas HTI. NU mendukung langkah Pemerintah melarang HTI. Konsekuensinya, NU setelah itu mendapat tekanan balik dari upaya pendiskreditan NU dalam kasus pembakaran bendera HTI oleh anggota Banser di Garut. Pada akhir Oktober 2018, kantor PBNU didemo oleh kumpulan massa yang memprotes pembakaran bendera HTI dan menyebutnya sebagai bendera tauhid. Namun Alhamdulillah kantor PBNU dilindungi Allah, massa bubar tanpa kekerasan. dan Hikmah terbesar dari tekanan kelompok eksternal adalah konsolidasi internal NU yang semakin kokoh. Nahdliyin bersatu menghadapi rongrongan pengusung ideologi khilafah dan pendukungnya. 
3. Beliau mengkritik kinerja Kepolisian, yang dianggap kuran serius atau ada pembiaran terhadap kelompok-kelompok radikal yang akhir-akhir ini mulai berani lagi menampilkan eksistensinya, dan dalam hal ini beliau menegaskan, NU meminta agar Kepolisian RI lebih tegas lagi terhadap kelompok Radikal HTI dan yang lainnya. 
4. NU bukan organisasi politik yang terlibat dalam politik praktis. Namun, bukan berarti NU apolitis. Politik bagi NU adalah politik kebangsaan yaitu siyâsah ‘ulya untuk mengokohkan pilar-pilar dan konsensus kebangsaan sebagaimana dimandatkan dalam Muktamar NU tahun 1984 dan 1989. Keterlibatan NU dan Nahdliyin dalam pemilu 2019 adalah wujud nyata partisipasi warga bangsa untuk membela mu’âhadah wathaniyah yang harus dipertahankan sampai kapan pun.
5. Dalam proses legislasi yang tengah berlangsung saat ini, NU menyampaikan apresiasi terhadap rampungnya RUU KUHP yang proses penggodokannya sudah dilakukan sejak tahun 1968. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, RUU KUHP karya anak bangsa ini boleh dibilang memenuhi kebutuhan hukum nasional yang mencerminkan watak dan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. NU menyambut dengan rasa syukur rencana pengesahannya dalam Rapat Paripurna DPR akhir September ini.
6. Terkait RUU Pesantren, RUU yang ada saat ini telah mengakomodasi keragaman pesantren yang ada di Indonesia, namun tetap mencerminkan kepribadin dan jati diri pesantren. Untuk itu NU mendesak DPR agar mengesahkannya dalam Rapat Paripurna akhir September tahun ini juga. RUU ini bukan hanya untuk NU tapi juga untuk ormas Islam lainnya.
7. Khusus tentang RUU Pertanahan. NU memandang, UU Pertanahan yang sedang dibentuk harus menjawab problem akut di bidang pertanahan, yaitu ketimpangan kepemilikan tanah, konflik agraria yg meluas, dan alih fungsi lahan pertanian. Tiga persoalan mendasar tersebut memberi kontribusi signifikan atas terjadinya kemiskinan struktural dan kerusakan ekologis yang serius. Namun RUU Pertanahan yang kini dibahas masih belum menunjukkan peta jalan mengatasi problem akut tersebut. Butuh waktu membahasnya, sehingga tidak perlu dipaksakan untuk disahkan saat ini.
8. Di tengah suhu dan dinamika politik yang hangat, PBNU tidak pernah meninggalkan tugas utamanya yaitu menjalankan mandat Muktamar NU ke-33 di Jombang yang dituangkan dalam tiga program utama: pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, NU telah mendirikan 31 Universitas NU (UNU). Di bawah LP Ma’arif, NU mengelola 20.138 sekolah dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Di bidang kesehatan, NU telah mendirikan dan mengelola 7 Rumah Sakit NU yang tersebar di sejumlah daerah yaitu 2 RS di Surabaya dan selanjutnya masing-masing adalah Sidoarjo, Tuban, Jombang, Demak, dan Ponorogo. Di bidang ekonomi, NU telah merintis pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan penguatan ekonomi warga.
9. Hal lain PBNU juga telah menyelesaikan sengketa aset NU dalam wujud tanah yang lama terbengkelai yaitu di Pacet Cianjur Jawa Barat, di Grogol Slipi Jakarta Barat, dan di Kawi-Kawi Jakarta Pusat. PBNU juga telah selesai mengawal pembangunan Gedung PBNU 2 di Jl. Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Timur. Gedung UNUSIA, yang diharapkan menjadi benchmark pengembangan UNU, alhamdulullah telah dibangun dan masuk tahap finishing di Parung, Bogor. PBNU juga telah membeli tanah persis di belakang kantor PBNU sebagai tambahan aset untuk memperluas arena kegiatan NU.
10. Beliau berpesan, yang Ngaku Ulama harus benar-benar punya ilmu Ulama. 

Acara dilanjut dengan Pemaparan KH. Miftachul Akhyar, Rois 'Am PBNU, Beliau menyampaikan bahwa disaat ini hidup berada ditengah-tengah banyaknya fitnah, darurat ASWAJA, hoak, dan radikal, maka Tugas NU adalah untuk membina mereka.

Setiap satu abad, Allah SWT selalu menurunkan Mujadid/Pembaharu, begitu pun di NU, NU tidak akan bubar namun yang mungkin terjadi adalah menipisnya Paham Ke-NUan, oleh karenanya melalui pleno yang akan diselenggarakan ini harus mampu menjawab dan merumuskan solusi dan penanganannya.

Dalam kesempatan ini pula, Beliau langkah-langkah NU unuk menghadapi Revolusi Industri 4.0 diantaranya :

1. Mempertegas Visi Misi NU 
2. Beberapa Konsep didesain ulang
3. Melakukan Kontrol terhadap Organisasi 

Beliau juga membacakan 5 Rekomendasi Syuriah untuk Rapat Pleno PBNU ini, yaitu :

1. Perlu pikiran prima menjaga keberlangsungan beasiswa Kader NU, untuk itu perlu ada lembaga khusus mengelola Beasiswa, meski sudah ada Lazisnu namun nampaknya agak kewalahan
2. Singkatan AHWA berkonotasi negatif oleh pihak luar, perlu menggantinya dengan term 'Ahli Halwa'
3. Menjelang Muktamar 34, PBNU harus segera menyaring Ahli Halwa dengan melibatkan Mustasyar dan membuat panduan untuk PCNU agar terkesan tidak politis
4. Pemilihan Ketum PBNU dilakukan melalui Ahli Halwa. Sebagaimana keputusan yang ada tentang mekanisme kepemimpinan NU.
5. Muktamar 34 NU diharapkan bisa mengangkat dan bahas isu nasional dan internasional, seperti radikalisme di BUMN, Konsep wathaniyah menurut NU dan maraknya narkoba.

Sambutan terakhir serta Arahan dan Pembukaan secara Resmi Rapat Pleno PBN 2019 dilakukan oleh Wakil Presiden RI terpilih 2019-2024, Prof. Dr. (H.C.) KH. Ma'ruf Amin. Sebelumnya beliau menyampaikan dengan tegas bahwa tepilihnya belau menjadi Wakil Presiden adalah karena mejadi Kader NU dan tentu dengan dukungan dari semua warga NU. dan Dimanapun dan kapanpun akan tetap menjadi kader NU. Hal lainnya beliau menyampaikan bahwa Rapat Pleno ini sangat strategis menuju Muktamar ke-34 dan menghadapi 100 Tahun NU, sehingga harus melakukan gerakan yang masif dan hebat untuk mempersiapkannya.

"Tantangan NU dan Bangsa tidak semakin ringan, oleh karenanya harus dilakukan upaya serius dalam menjaga agama dan bangsa" ungkap beliau.

Jadi beliau berpesan untuk melakukan Himayatuddin dan Himayatuddaulah. Yakni menjaga Agama dan Bangsa, karena Negara Indonesia ini didirikan atas dasar konsensus nasional maka seiap hal harus sesuai pilar kebangsaan yang disepakati. Yang menjadi gaduh itu adalah yang mencari-cari diluar kesepakatan ini.

Beliau menjelaskan Khilafah itu Islami, tapi Islam tidak berarti Khilafah, karena bentuk negara ada yang Islami selain Khilafah, semisal Kerajaan Amir, dan juga Republik seperti Indonesia ini.

Hal lainnya, Beliau berpesan untuk terus memberdayakan Umat dan mempersiapkan generasi, khususnya warga NU. Persiapan ini bisa dilakukan dengan hal beikut :

1. Menggiatkan gerakan (Tansyitul Harokah)
2. Pembaharuan gerakan (Tajdidul Harokah)
3. Perbaikan gerakan (Tashihul Harokah)

Dan acara terakhir Penutupan dan Do'a (red : Ahmad Saepudin)

Dokumentasi : Saepul Rohman